Google: Tak Ingin Membebani Startup Kecil Terkait Data

Google: Tak Ingin Membebani Startup Kecil Terkait Data

Indonesia turut berkomentar mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sedang digodok oleh pemerintah Indonesia. Salah satu yang menjadi masukan dari Google ialah agar UU PDP yang nantinya diterbitkan pemerintah tidak memberatkan startup kecil.

Tentang RUU yang kini sedang diundangkan, pihak Google sendiri juga mengaku belum ada poin yang membuat perusahaan keberatan.Google telah menyebut, perusahaan berupaya untuk tunduk kepada setiap aturan perlindungan data pribadi di banyak negara. Salah satunya yang dianggap paling tinggi standarnya ialah GDPR (General Data Protection Regulation) di Uni Eropa.

“Perusahaan berskala besar contohnya Google tentunya juga harus tunduk dan memenuhi GDPR, namun bukan hanya tunduk pada GDPR di Uni Eropa, melainkan juga global,” ungkap Head of Public Policy Google Indonesia, Putri Alam, pada saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/8).

Untuk RUU PDP sendiri, Google juga menyebut belum ada hal yang cukup berat. Tapi, menurut Google Indonesia, pemerintah juga perlu memperhatikan perusahaan kecil sebelum menerapkan UU PDP nantinya.

Baca Juga : Serangan DDoS Meningkat 18 Persen

Nonton Online Gratis: www.nof21.com

“Yang harus diperhatikan ialah perusahaan kecil yang baru saja mau tumbuh, yang ingin berinovasi. Apakah aspek-aspek pada RUU PDP ini juga bisa ditujukan untuk mereka atau tidak,” ungkap Putri. Putri menyebut, jika UU PDP dibuat dengan standar seperti GDPR, maka akan menyulitkan bagi pelaku usaha berskala startup.

GDPR itu standarnya tinggi sekali, sehingga sulit untuk pelaku usaha seperti startup kecil untuk mengikuti. Kita kan tak ingin seperti itu. Apalagi, Indonesia sekarang terkenal dengan startup,” kata Putri. Dia memandang, startup kecil yang sedang bergeliat bakal sulit berkembang jika persyaratan privasi data terlalu rumit.

“Kasihan jika perusahaan yang kecil ini harus mematikan inovasi untuk semata memenuhi privasi. Oleh karena itu, (aturan dengan standar seperti) GDPR juga akan sulit diterapkan di Indonesia,” ungkapnya.

Google pun juga menyebut, tak ada aturan yang bisa memenuhi semua kebutuhan. Putri telah menekankan, kebutuhan tiap negara akan aturan perlindungan data pribadi itu juga berbeda-beda.

“Jadi belum tentu aturan seperti GDPR itu sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Perlindungan data pribadi memang penting, tapi regulasi yang dibuat haruslah menjadi regulasi yang cerdas,” ungkap dia.

Google sendiri menyebut pihaknya melalui asosiasi juga sering mengadakan diskusi tentang RUU PDP dengan Kemkominfo. Google telah memberikan masukan untuk pemerintah. Di mana, ada beberapa aspek yang harus dimiliki oleh organisasi juga perusahaan digital mengumpulkan data pengguna.

Ini tercantum pada framework for responsible data protection regulation yang dirilis Google pada September 2018 lalu di blog perusahaan.Pertama, kata Putri, organisasi atau perusahaan digital yang juga melakukan pengumpulan data pribadi haruslah bertanggung jawab.

Kedua, pengumpulan data haruslah bersifat transparan dan diketahui oleh pemilik data. “Perusahaan ini juga memang harus transparan ke pengguna bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan data milik pengguna,” ungkap Putri.

Tak hanya itu, pengumpulan data pengguna haruslah bersifat terbatas. ” jika misalnya tak dibutuhkan, buat apa data ini diminta,” ungkapnya. Selanjutnya, pengumpulan data haruslah dapat dikontrol dari pengguna. Dalam hal ini, pengguna layanan selaku pemilik data juga memang harus memiliki kontrol penuh terhadap data pribadinya.

Selanjutnya, pengumpulan data haruslah praktis dan terjamin keamanannya juga.

1 Trackback / Pingback

  1. Google Perkenalkan Android 10, Tak Ada Lagi Nama Kudapan | TulisSaja

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*